VISI MISI KEPALA DAERAH 2018 - 2023

VISI :

MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA”

 

MISI :

  1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil).
  2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.
  3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
  4. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
  5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.
 

Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan Turut Mendukung Misi ke-4. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

  • perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
  • pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
  • pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
  • pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan di bidang perkeretaapian yang jaringan jalurnya menjadi kewenangan Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
  • pelaksanaan fasilitasi terkait bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helicopter kewenangan Kabupaten serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
  • pelaksanaan fasilitasi urusan angkutan sungai, danau dan penyebrangan kewenangan Kabupaten serta Tugas
  • Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
  • pelaksanaan administrasi Dinas; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
 

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

  • perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
  • pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
  • pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
  • pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan di bidang perkeretaapian yang jaringan jalurnya menjadi kewenangan Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
  • pelaksanaan fasilitasi terkait bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helicopter kewenangan Kabupaten serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
  • pelaksanaan fasilitasi urusan angkutan sungai, danau dan penyebrangan kewenangan Kabupaten serta Tugas
  • Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
  • pelaksanaan administrasi Dinas; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.